undang undang pers. Dewan Pers menegaskan bahwa program verifikasi perusahaan pers yang mereka lakukan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, selain untuk mendata perusahaan pers sekaligus memastikan pelaksanaan komitmen mereka dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, guna mewujudkan kemerdekaan pers. undang undang pers

Baca juga: Hak Penerbit bisa dorong kesejahteraan dan kualitas media Indonesia. Namun, revisi terhadap Undang-Undang No. Semua peristiwa ini melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tepatnya Pasal 4. 5 Pers sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat,. 021-3521488, 3504877, 3504874-75 Faks. Pasal 28 UUD 1945; Pasal 28 UUD 1945 berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Frasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32. David T. Pengertian Pers Menurut Para Ahli. Dewan Pers berdiri pada tahun 1966 melalui Undang-undang No. Kata Kunci :. 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. Penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-undang Pers. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) tidak mengenal istilah “objek berita” atau “subjek berita”. KOMPAS. Apa saja perbedaan utama antara Undang-undang Pers lama (UU No. Koordinator Advokasi Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis yang mendampingi Nurhadi, Fatkhul Khoir, mengatakan, penggunaan delik pers dalam kasus. ” Adapun perubahannya di RUU Omnibus Law Cipta Kerja berbunyi, “Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman moda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Koordinator Advokasi Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis yang mendampingi Nurhadi, Fatkhul Khoir, mengatakan, penggunaan delik pers dalam kasus. Kebon Sirih No. Undang-undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi. Namun, di dalam Pasal 1 angka 10 UU Pers yang menjelaskan definisi hak tolak terdapat istilah “sumber berita”. Mengingat : 1. 35Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 36 Pius Abdillah. bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. Disamping itu upaya lain yang dapat dilakukan wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah dengan meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat sebagaimana dalam pasal 17 Undang-undang No. KEMERDEKAAN pers seharusnya bisa dijamin sebagai hak asasi manusia (HAM) karena dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menandakan pers berada di ranah publik. TENTANG. Undang-undang No. 000,00 (lima ratus juta. NIM 109051100073. Sementara itu, dalam Pasal 15 ayat 2 (huruf g) Undang-Undang Pers, tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. Dan kemungkinan masih banyak perkara lainnya, sehingga Undang-Undang Penyiaran sampai pada kesempurnaannya,. Keterlibatan terhadap UU Pers dapat dilihat para wartawan dari RRI, TVRI dan Antara yang selalu sama-sama ikut memperjuangkan pers nasional, dan ikut melakukan uji kompetensi yang dilakukan oleh. Pengertian Data Pribadi. Ciri-ciri pers. Misalnya, ketika saya di Malaysia sesudah Pakatan Harapan menang pemilu, cukup banyak diskusi tentang bagaimana undang-undang pers Malaysia bisa diubah supaya lebih seperti. Abstract. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Asas, Fungsi dan Tujuan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketantuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976, dijelaskan bahwa Organisasi pers ialah organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers,. 21/1982 dan Undang[1]Undang Penyiaran No. Oleh karena itu pemerintah membuat UU No 44/2008 tentang Pornografi, UU Pers, UU Penyiaran, UU ITE, UU Perfilman, dan Etika Pariwara Indonesia. CO, Jakarta-Pasal 87 Omnibus Law RUU Cipta Kerja turut mengatur perubahan terhadap dua pasal di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang No. Dalam pasal 2 butir 1 dan 2 disebutkan bahwa: “ (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. TRIBUNJATENG. Semula Undang-undang No. U. Undang-undang Pers (Hal-hal yang Tidak Menyenangkan) 1951. Ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor. ATURAN yang ada saat ini dirasa belum cukup memberikan perlindungan bagi pers dalam menjalankan jurnalisme yang bebas dan profesional. 359 dan suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Secara teori, pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia sesungguhnya telah diatur dalam Undang-undang No. 1. Pengertian Kode Etik. 21 th. Ini mengancam kebebasan pers. UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran memiliki beberapa perkara yaitu: Sehingga Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) dan (2) dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi - 005/PUU-I/2003, tanggal 25 Februari 2004. Last Rights: Revisiting Four Theories of the Press. (2008) oleh Lukas Luwarso dkk, kebebasan pers di Indonesia dijamin dan dilindungi secara tegas dalam Undang-Undang Pers (UU No. Setidaknya, ini terlihat dari Indeks Kebebasan Pers yang diterbitkan Reporters Without Borders (RSF) 2022 dan. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang. 21 Tahun 1982) dan Undang-undang Pers baru (UU No. Undang-undang tersebut terdapat pada Bab XIII, Program Siaran Bermuatan Kekerasan, Pasal 17 yang berisi Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara ; UU No. Sesuai Standar Perusahaan Pers, badan hukum Indonesia yang dimaksud di atas berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan-badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 SALINAN . Pada awal masa orde baru, dikeluarkan undang undang yang mengatur sistem pers di Indonesia. com - Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin menilai, terdapat sejumlah reguasi yang bertentangan dengan semangat kebebasan pers, salah satunya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 11 tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pers dan undang-undang sesudahnya,Kemerdekaan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi di Indonesia yang dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” dan Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 yaitu “Setiap orang berhak. Dalam catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet),. UU ini merupakan pengganti dari UU No. 3. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: Putusan Nomor: 42/Pid. Segala bentuk. Sementara mengganti KUHP, yang disahkan parlemen Belanda pada 1908, takkan mudah dilakukan di Indonesia. 1982 tentang. Melalui Undang-Undang No. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: 1. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (LN Republik Indonesia Tahun 1966 No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; UU No 10 Tahun 2008 tentang. 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. Pers sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dalam pelaksanaannya sudah menjalani fungsinya tersebut dengan baik. Pengertian Pers Pasal butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengatakan, dalam Undang-Undang ini yang di maksud dengan pers ialah:19 Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Undang – undang kebebasan pers tersebut tertera di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa. Dalam UU PDP tersebut, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik. Wartawan merupakan profesi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, sementara pers adalah lembaga yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Demikian postingan Sekolahmuonline yang menyajikan Bagian Kedua (Part 2) dari contoh soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas 11 Bab 2 Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia lengkap dengan. Masih di undang-undang yang sama pemerintah juga menjanjikan kebebasan pers dalam Prinsip-prinsip Dasar Pers. 40 Tahun 1999 tentang Pers mencantumkan peranan dari pers nasional. Pers sendiri dalam undang-undang pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik secara tulisan, suara, gambar, audio visual, serta data dan grafik atau pun dalam bentuk lainnya. Perjuangan pers Indonesia untuk mencapai pers yang lebih bebas akhirnya terwujud setelah disahkannya undang-undang pers yang baru yaitu UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. 10 Tahun 2004 tentang tata pembentukan UU, lembaga yang oleh UU diberikan kewenangan membuat peraturan, peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh lembaga ini sah, mengikat secara hukum. 1. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan. Ini berarti Undang-undang Pers memang dirancang berisi ”pokok-pokoknya” saja. 40 tahun 1999 tentang pers. UU 40 tahun 1999 tentang Pers adalah pelaksanaan kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting. Adapun untuk ketentuan UUD 1945, yang seringkali dikaiatan dengan masalah pers nasional antara lain ditunjukkan dalam pasal-pasal berikut. Sehingga dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan. Sus/2019/PN Bir. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. tanpa menyebutkan jenis badan hukum tertentu, misalnya perseroan terbatas (PT). Ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor. Dengan total sanksi dikenakan sejumlah Rp. Sehingga, apabila. 40 Tahun 1999 yang mengatur fungsi dan wewenang Dewan Pers. Dewan Pers Indonesia. undang-undang ini. Nah, Undang-Undang Pers ini sangat unik, bukan saja dibahas panja dalam waktu yang sangat pendek, yaitu 15 hari, tetapi pembahasan juga dikawal sepenuhnya oleh masyarakat pers dan salah satu bukti otentiknya adalah sebuah buku tebal yang ini saya tampilkan, yaitu buku yang merekam proses pembicaraan selama pembahasan yang secara. Undang-Undang Pers menyatakan: Ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. UNDANG-UNDANG PERS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG P E R SDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 40/1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Uraian. Last Rights: Revisiting Four Theories of the Press. Di sisi lain, penyidik menetapkan kasus ini menggunakan Pasal 18 Ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers subsider Pasal 170 KUHP, Pasal 351 KUHP, dan Pasal 335 KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut jurnalis yang bertugas di Palopo, Sulawesi Selatan itu dengan hukuman 1 tahun penjara karena melanggar Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 13 Oktober 2021. Tasrif Sistem Pers Orde Baru mengalami kebebasan yang cukup luas geraknya. Kegiatan wartawan termasuk. Namun, regulasi berupa peraturan presiden (perpres) ini mesti menempatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai rohnya agar tetap menjaga kemerdekaan pers di Tanah Air. Draf yang dikaji bersama konstituen Dewan Pers itu berjudul ”Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas”. undang-undang, ada bermacam-macam (jenis-jenis) badan hukum (PT, Koperasi,. Sep 23, 2020 · Kekerasan terhadap pers. a. Undang undang inilah yang pada akhirnya menjadi dasar terbentuknya sistem. Tapi bagi AJI, itu juga menjadi perhatian kami. Selain itu, di dalam Undang-Undang No. Untuk itu, Dewan Pers sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk meningkatkan kehidupan pers, mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Dari sepuluh jumlah bab Undang-Undang Pers ini enam bab atau 60% bab ternyata berisi satu pasal saja. 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya dalam buku akan sering disingkat hanya dengan sebutan UU Pers),. Kewajiban pers. Namun, secara implisit tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 000. Jenis. Demikian mengemuka dalam seminar bertajuk "UU Pers, Prospek dan Tantangan" yang. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Hill dalam bukunya Pers di Masa Orde Baru (2011), menjelaskan bahwa setelah Peristiwa Malari ada 12 pers yang kehilangan surat izin terbit dan surat izin cetak atau bisa dibilang dibredel oleh pemerintah. POSISI UNDANG-UNDANG PERS INDONESIA DALAM EKOSISTEM MEDIA DIGITAL Mufti Nurlatifah Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada mufti. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Pers (Undang-Undang No 40 Tahun 1999) pers adalah suatu lembaga sosial dan wahana yang digunakan sebagai. UNDANG UNDANG PERS. UU No. Undang-undang Pers tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan tepat dan akurat. Kebijakan tersebut berdampak sangat positif terhadap kebebasan pers dan jumlah penerbitan di Indonesia saat memasuki. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2000. Padahal dalam Undang-undang pers, pers dijamin dan mendapat perlindungan hukum, serta dibebaskan dari paksaan dan campur tangan pihak manapun. NOMOR 40 TAHUN 1999. Hal ini dikarenakan Undang-Undang pers yang dirumuskan oleh komunitas. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang. Undang-Undang ini disahkan pada masa kepemimpinan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, lebih tepatnya pada tanggal 23 September 1999. Kemudian tanggal 23. Sebagai media informasi, Memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat 2. Karena bagaimanapun, internet sebagai media baruOleh sebab itulah, Departemen Penerangan dihapus agar pers bisa leluasa melaksanakan kegiatan jurnalistiknya. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat,. R Soesilo. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum. Tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita hoax atau berita bohong ini. 2. 40 Tahun. 40 Tahun 1999 pada tanggal 23 September 1999. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 : 2006-11-10: Download:. CO, Jakarta - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). dalam hukum dasar dan kalimat undang-undang yang melindungi kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Fungsi Pers Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Pasal 3 antara lain disebutkan pers nasional berfungsi sebagai mediadalam undang-undang tersebut frasa media online atau istilah sejenisnya. TEMPO. Pembuatan Undang-undang Pers. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjurus ke sistem pers liberal yaitu dengan adanya euforia kebebasan yang kebablasan karena tidak ada lagi ketentuan regulasi yang represif. Apakah ini berarti. ” Profetik Jurnal Komunikasi (2018): 71-85. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Bahwa Indonesia telah menjamin kebebasan pers, setelah adanya keberadaan Undang-Undang No. Keputusan Presiden No. Selain telah diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, hak jawab juga merupakan bagian dari Kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi oleh semua wartawan dan perusahaan media. Pihak berwenang di salah satu provinsi di Pakistan beralih ke taktik baru yang kontroversial dalam inisiatif pemberantasan polio di wilayah itu. COM, JAKARTA - Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim terkait pemberitaan yang dimuat dalam sebuah majalah telah diputuskan Dewan Pers. Dokumen : Pemerintah Pusat UU 2023. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan. Persoalan Yuridis Undang-Undang No. Menurutnya keberadaan wartawan dan atau pendirian perwakilan media asing di Indonesia harus mengikuti aturan-aturan keimigrasian yang berlaku atau ketentuan. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang diundangkan HOP Itjen Dep. Dewan Pers menegaskan bahwa program verifikasi perusahaan pers yang mereka lakukan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, selain untuk mendata perusahaan pers sekaligus memastikan pelaksanaan komitmen mereka dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, guna mewujudkan kemerdekaan pers. Undang-undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris. Pada Pasal 1 Ayat 11 disebutkan adanya hak jawab, yaitu hak seseorang untuk menanggapi atau menyanggah pemberitaan yang merugikan nama baiknya. 40 tahun 1999 tentang pers. Tidak Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Analisis Putusan Nomor: 546. Ketentuan yang diuji yaitu Pasal 15 ayat 2 huruf d UU. Apr 1, 2018 · Aturan mengenai pers di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. Tekanan terhadap pers semakin terasa ketika. Siebart mencatat setidaknya ada tiga orang Inggris dan satu orang Amerika yang. Penerbit: Politeia, 1988. Tidak lama dari disahkannya UU No 40 tentang pers, departemen penerangan yang bertugas sebagai lembaga pengawas terhadap pers nasional pun dibubarkan. 40, TLN Republik Indonesia No. Last Rights:. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku : 1. Kode Etik Jurnalistik: Image: WhoMakestheNews. 40 Tahun 1999. pers, pos, dan periklanan - keagamaan, ibadah, dan penyelenggaraan haji - kehutanan dan perkebunan - kesehatan - ketenagakerjaan - konstruksi, sipil, arsitek, bangunan, dan infrastruktur - pariwisata dan kebudayaan - penanaman modal dan investasi - pendidikan - perikanan dan kelautan - perlindungan usaha, perusahaan, badan usaha, perdagangan -. Ketika Undang-Undang Pers tahun 1999 diterbitkan, ketentuan pidana yang diatur di dalamnya mencakup masalah-masalah antara lain: Dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran serta dalam menjamin kemerdekaan pers maka pers nasional. Tematik. 25 /222/DKom . 2. Upaya pencegahan terhadap terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa:Adanya Undang Undang Dasar 1945 yang dirumuskan pada pasal 28 yang menyebutkan bahwa adanya kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 7 undang-undang pers disebutkan bahwa, (1) wartawan bebas memilih organisasi wartawan, (2) wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Untuk itulah pemerintah pada menetapkan suatu regulasi dan pedoman etika untuk mengontrol perilaku pers tanpa membatasi kebebasan mereka.